LDII Usulkan Delapan Desa Binaan Tematik Usai Munas, Bahas Pengembangan Desa Bersama Kemendes PDT

Jakarta (28/4) — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) mengajukan delapan desa binaan tematik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari kontribusi dalam pembangunan desa. Usulan ini disampaikan dalam audiensi antara Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, pada Senin (27/4) di kantor Kemendes PDT, Jakarta.

 

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Menteri Desa saat menghadiri silaturahmi Syawal yang diselenggarakan DPW LDII Banten pada 18 April lalu.

 

"Saat di Banten Pak Menteri minta pada LDII menyiapkan usulan desa binaan tematik. Maka pada kesempatan ini LDII mengusulkan ada delapan desa binaan tematik," ujar Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya.

 

Delapan desa yang diusulkan berada di berbagai pulau, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Sulawesi. LDII menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pengurus daerah serta pemerintah desa untuk mengidentifikasi potensi dan sumber daya lokal yang dapat dikembangkan.

 

Ia menegaskan, saat amanah diberikan untuk membina satu atau dua desa binaan tematik, LDII langsung bergerak cepat melakukan implementasi di lapangan, "Kami sudah berkomunikasi dengan DPD dan kepala desa masing-masing untuk memetakan potensi dan penggerak di tiap wilayah tersebut," jelasnya.

 

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Yandri Susanto menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif LDII dan menilai organisasi tersebut sebagai mitra strategis dalam pembangunan desa. Ia juga mendorong penyusunan peta jalan bersama untuk pengelolaan desa binaan.

 

"Saya sudah sampaikan kepada Pak Ketum supaya LDII membuat peta jalan desa binaan itu yang akan dikelola langsung oleh Kemendes bersama LDII," ungkapnya.

 

Program desa binaan ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya, dengan tujuan mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan.

 

"Inti pokoknya kami sudah melihat komitmen tinggi dari LDII dari berbagai aspek, apakah itu ketahanan pangan, bela negara, kemudian SDM dan sebagainya itu saya menyaksikan langsung," ujar Yandri.

 

Selain penguatan sektor ekonomi desa, pertemuan tersebut juga menyoroti tantangan akses informasi di wilayah pedesaan. Menteri mengungkapkan masih terdapat sekitar 3.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi atau berada dalam kondisi blank spot, yang menjadi kendala dalam percepatan pembangunan desa.